BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Tahapan pembangunan Jembatan Lubuk Selandak memasuki babak baru. Komponen utama rangka jembatan yang selama ini tersimpan di gudang penyimpanan pusat kini resmi mulai dipacking dan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Kabupaten Mukomuko.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat seluruh proses pengiriman mencakup beberapa komponen biaya, yakni biaya muat, pengangkutan menggunakan tujuh trailer, biaya bongkar setibanya di Mukomuko, serta asuransi all-risk untuk menjamin keamanan material. Komponen tersebut juga dikenakan pajak 12,5 persen sesuai aturan.
Total anggaran untuk proses pengangkutan mencapai Rp475 juta, bersumber dari APBD Perubahan 2025.Bupati Mukomuko, Choirul Huda, menegaskan bahwa tahap pengiriman ini menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Kami sudah menerima laporan bahwa rangka jembatan mulai dipacking dan segera dikirim dari pusat. Anggaran pengangkutan sebesar Rp475 juta sudah kita siapkan melalui APBD Perubahan. Ini bukti bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar proyek ini bergerak,” ujar Bupati Choirul Huda.
Karena ukuran material yang besar dan rute yang panjang, proses pengiriman diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 hari. Setelah tiba di Mukomuko, rangka jembatan akan disimpan sementara di gudang pemerintah daerah sebelum masuk ke tahapan pemasangan fisik.
Bupati Choirul Huda menjelaskan bahwa untuk pembangunan fisik, pemerintah daerah sudah mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat sebesar sekitar Rp9 miliar, melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR.
“Kita sudah mengusulkan bantuan anggaran pemasangan rangka jembatan melalui mekanisme Inpres. Harapan kita tentu usulan ini dikabulkan, sehingga pembangunan bisa segera dimulai tanpa menunggu lebih lama,” tambahnya.
Dengan dimulainya proses pengiriman rangka jembatan, proyek Jembatan Lubuk Selandak kini semakin mendekati tahap konstruksi. Pemerintah daerah berharap dukungan pusat dapat segera turun sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur penghubung yang lebih layak dan aman. (dip/adv)