BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Bidang Pendapatan I Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko terus menghadirkan program inovatif untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi pajak dan retribusi daerah.
Dengan pendekatan yang profesional dan modern, bidang ini berperan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan transparan.
“Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha merasakan kemudahan saat berinteraksi dengan pemerintah daerah. Program-program kami dirancang untuk meminimalisir kesulitan dan memastikan semua prosedur dapat diakses dengan jelas dan cepat.” ujar Kepala BKD Mukomuko, Haryanto.
Beberapa program unggulan Bidang Pendapatan I antara lain:Sosialisasi Pajak dan RetribusiMenyelenggarakan workshop, seminar, dan pertemuan rutin dengan pelaku usaha untuk memahami ketentuan pajak dan retribusi.Membagikan panduan dan brosur terkait prosedur pembayaran agar masyarakat lebih sadar dan patuh.
Digitalisasi LayananImplementasi sistem pembayaran online untuk mempermudah transaksi pajak dan retribusi.Layanan informasi berbasis website dan aplikasi resmi BKD untuk cek tagihan, jadwal pembayaran, dan laporan administrasi.
Pendampingan Wajib PajakTim Bidang Pendapatan I siap memberikan konsultasi langsung atau virtual bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan.Memberikan bimbingan terkait izin usaha, pajak reklame, dan kewajiban lainnya agar sesuai peraturan daerah.
Verifikasi dan Monitoring LapanganPemantauan rutin terhadap pelaku usaha dan fasilitas umum untuk memastikan kepatuhan. Penyesuaian data administrasi agar tercatat akurat dan transparan.
“Program-program ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan, kami berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.” ungkapnya.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Bidang Pendapatan I BKD Mukomuko menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik, meningkatkan keteraturan administrasi, dan mendukung pembangunan daerah secara profesional dan berkelanjutan. (dip/adv)