BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko terus memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui pajak reklame. Pajak ini menjadi salah satu sumber penting bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas publik, serta layanan masyarakat yang lebih baik.
Kepala BKD Mukomuko, Haryanto, menjelaskan bahwa pajak Reklame merupakan kontribusi nyata pelaku usaha dalam mendukung kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa setiap media iklan yang dipasang wajib memiliki izin resmi, tercatat secara administrasi, dan membayar pajak sesuai ketentuan.
“Pajak reklame bukan semata soal angka di kas daerah. Di balik itu, ada perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pelayanan masyarakat yang langsung dirasakan warga. Kepatuhan membayar pajak berarti ikut berperan aktif dalam pembangunan Mukomuko,” ungkap Haryanto.
BKD Mukomuko melalui Bidang Pendapatan I secara rutin melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Langkah ini memastikan seluruh reklame yang dipasang sesuai izin, ukurannya tercatat dengan benar, dan tarif pajak dihitung sesuai lokasi, ukuran, serta jenis reklame.
Haryanto menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong pelaku usaha agar menyadari pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi pembangunan daerah. Bahkan, BKD memberikan pendampingan dan sosialisasi agar proses pembayaran pajak lebih mudah dan transparan.
Pendapatan dari pajak reklame tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik, misalnya penerangan jalan, fasilitas taman, dan sarana umum lainnya. Dengan begitu, setiap rupiah yang dibayarkan oleh pelaku usaha akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan. Pajak yang terkumpul melalui baliho dan reklame lainnya akan menjadi fondasi bagi Mukomuko yang lebih maju, modern, dan nyaman bagi seluruh warga,” ungkap Haryanto. (dip/adv)