BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko terus melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai aspek. Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menciptakan sistem keuangan yang terbuka, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.Kepala BKD Mukomuko, Eva Tri Rosanti, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar slogan, melainkan prinsip utama yang harus diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan anggaran daerah. “Kami berupaya memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada dana yang tidak jelas arah penggunaannya,” tegas Eva.Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, BKD Mukomuko kini fokus memperkuat sistem pelaporan keuangan agar lebih terbuka dan terintegrasi. Langkah ini dilakukan melalui pembenahan mekanisme pelaporan dari tingkat perangkat daerah hingga ke jenjang evaluasi akhir.Menurut Eva, pembenahan sistem pelaporan yang dilakukan BKD tidak hanya menekankan pada aspek administrasi, tetapi juga pada kecepatan dan ketepatan dalam penyajian data keuangan. “Selama ini masih ada kendala teknis dalam pelaporan keuangan, terutama dalam hal sinkronisasi data antar-perangkat daerah. Karena itu, BKD mendorong penerapan sistem digital yang lebih efektif agar laporan bisa diakses dan diaudit dengan cepat,” ujarnya.Ia menambahkan, penerapan sistem keuangan berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan sistem ini, setiap transaksi keuangan dapat dipantau secara real-time, sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan sedini mungkin.Selain pembenahan sistem, BKD juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Eva menyebutkan, pengelolaan keuangan yang baik harus ditunjang oleh aparatur yang kompeten dan memahami regulasi terkini.“BKD secara rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf maupun bendahara perangkat daerah. Tujuannya agar seluruh aparatur benar-benar memahami tata cara pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (dip/adv)