BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Tahun ini Lembaga Negara Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali melakukan uji kepatutan Anugerah Tinarbuka Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Pemeritah Daerah (Pemda).
Uji kepatutan Anugerah Tinarbuka KIP ini juga di ikuti Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPI didampingi Kadis Kominfo, Novria Eka Putra, S.STP. Dihadapan tim penguji Bupati Mukomuko mempresentasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Mukomuko. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Hotel Atria Serpong, Gading Serpong Tangerang, Banten, Selasa (28/3/2023).
Seperti yang disampaikan Kadis Kominfo Mukomuko, Novria Eka Putra, pada tahun 2023 ini Kabupaten Mukomuko menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu dalam uji kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023. Karena pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Mukomuko ditetapkan sebagai kabupaten paling informative, meraih peringkat pertama se- Provinsi Bengkulu.
“Jadi kabupaten kita ini telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KIP Pusat sebagai peserta uji kepatutan Anugerah Tinarbuka tahun 2023. Sehingga Mukomuko sebagai perwakilan Provinsi Bengkulu dalam uji kepatutan Anugerah Tinarbuka KIP ini,” jelas Novria.
Sambung Novria, Bupati Mukomuko telah mempresentasikan materi yang sesuai dengan apa yang telah menjadi kriteria oleh para penguji. Sehingga Kabuaten Mukomuko masuk dalam nominasi. Dimana Kabup Kabupaten Mukomuko berada di posisi 15 besar Se- Indonesia.
“Ini prestasi yang luar biasa. Ini pertama kalinya Mukomuko masuk dalam nominasi dan bisa berada diposisi 15 besar se- Indonesia,” kata Novria.
Lebih lanjut Novria juga mengatakan, presentasi kegiatan uji kepatutan anugerah Tinarbuka ini sendiri diikuti oleh Bupati/Walikota, Kepala Dinas/Badan/Direktur SKPD, Ketua dan Komisioner Penyelenggara Pemilu. Untuk penguji terdiri dari KIP RI Pusat, Ropita Vici Paulin dan Gede Narayana. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Beni Irawan.
“Selanjutnya juga ada dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Polhukam RI), Giatno dan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Resti Adelia,” pungkas Novria. (Red/Adv)
