BENUA ANTARIKSA NEWS COM – Anggaran khusus pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, dinilai tidak memiliki azas manfaat. Karena hampir keseluruhan anggaran Pokir Dewan digunakan untuk biaya publikasi media. Harusnya Pokir dewan dialokasikan untuk memacu progres pembangunan fisik yang nyata. Saran ini disampaikan oleh salah seorang wartawan senior Kabupaten Mukomuko M. Basir, S.Ikom.
“Kalau setiap tahun anggaran Pokir dewan diarahkan untuk biaya publikasi media, sangat tidak efektif dan tidak memberi efek positif dalam pembangunan. Karena media itu sifatnya independen tidak serta merta mempublikasi dan mengawal pembangunan, berorientasi dengan bayaran,” tegas M. Basir.
Yang lebih dikecam keras Basir, sistem pembagian dana publikasi Pokir ke media terkesan sangat kental dengan aksi KKN. Bahkan dinilai ada tindakan pelanggaran hukum dalam sistem yang dimainkan. Ini dikatakan Basir karena ada indikasi, media yang mendapat jatah dana Pokir diminta Fee sekian persen. Tak heran di tengah masyarakat saat ini semerbak dengan aroma istilah “belah lepang”. Istilah ini menyebutkan ada indikasi dana Pokir dibagi rata antara oknum dewan dengan media yang mendapat jatah anggaran Pokir.
“Kepala Daerah harus berani bersikap. Jangan biarkan dana Pokir dewan yang bersumber dari APBD dihabiskan tanpa azas manfaat. Andai saja dana Pokir itu dibangun jalan, membuka badan jalan dan mendirikan fasilitas pendidikan, itu baru bisa disebut untuk kepentingan masyarakat. Pemkab harus berani mengalihkan dana Pokir dewan untuk pembangunan fisik,” imbuh Basir.
Dalam hal ini, Basir juga menyayangkan sikap semua pihak terkesan pembiaran. Ini dikatakannya, karena tahun lalu 2022 Pemkab Mukomuko sudah mendapat catatan khusus dari BPK soal dana Pokir dewan. Bahkan disarankan supaya sistem pembelanjaannya harus ada regulasi yang jelas.
“Pemkab tidak usah banyak mukadimah lagi soal dana Pokir dewan. Saya yakin keputusan Pemkab jika mengalihkan Pokir untuk pembangunan fasilitas umum, maka akan mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Jika Pokir dewan dihabiskan untuk publikasi, maka saya sangat yakin, Pemkab dan dewan akan menuai badai. Bahkan sama halnya Pemkab dan dewan membuka sendiri pintu sel tahanan pihak penegak hukum,” demikian Basir. (Red)
