BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko meminta Dinas PUPR Mukomuko mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek yang sedang berjalan maupun akan berjalan. Hal ini disampaikan Ansori Ardios yang merupakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Mukomuko. Menurutnya, pentingnya pengawasan ketat dari dinas terkait suapaya pekerjaan yang menghabiskan biaya ratusan juta rupiah maupun miliaran tersebut dapat dinikmati masyarakat.
‘’Kami minta kepada Pemkab dalam hal ini dinas terkait agar bisa mengawasi pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan harapan kita di lapangan. Terutama pihak Dinas PUPR yang banyak kegiatan pembangunan fisik yang dikerjakan,’’ kata Ansori.
Lanjutnya, alasan ini cukup jelas sebab tidak jarang ada kontraktor yang bekerja terkesan tidak memperhatikan aspek kualitas pekerjaan. Apalagi lokasi yang berada jauh dari publik seperti di daerah pedalaman. Mereka berusaha menciptakan biaya seminimal mungkin untuk meraup untung besar.
‘’Kita tidak mau APBD ini digunakan untuk kualitas yang asal-asalan, tugas pengawasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dilakukan wakil rakyat yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu masyakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan yang berfungsi sebagai sosial kontrol,’’ ujarnya.
Menurut Ansori, jika pengerjaan pembangunan yang dilakukan berjalan baik dan sesuai aturan yang ada, tentunya akan menghasilkan dengan kualitas yang baik. Maka itu peran penting masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah. Berbagai proyek pembangunan seperti jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus, namun, masih saja ada pengerjaan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu sering disampaikan masyarakat reses atau kunjungan kerja daerah.
‘’Kita sebagai perwakilan rakyat sangat yakin dan percaya pemerintah daerah dapat mengawasi dan menekankan pihak rekanan kontraktor agar dapat mengutamakan kualitas pembangunan,’’ pungkasnya. (api/adv)
