PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO (2)
HARI JUANG TNI AD
Dharma wanita
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
previous arrow
next arrow
Daerah  

Diduga Fiktif, LP-KPK Lirik Program Ketahanan Pangan Dusun Baru Pelokan

BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Tahun Anggaran 2022 lalu, Pemerintah Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto menggunakan sebagian Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan desa. Adapun program ketahanan pangannya yaitu penggemukan sapi. Sesuai dengan program ini pemerintah desa melaksanakan pengadaan ternak sapi, serta pembangunan pagar cor beton lahan penggemukan sapi.

Namun proses pelaksanaannya hingga kini menjadi tanda tanya bagi masyarakat desa setempat. Mulai dari pembangunan pagar cor beton lahan penggemukan sapi yang dinilai ada kepentingan pribadi kades. Parahnya lagi, pembangunan yang menggunakan dana desa tersebut di atas lahan milik BWS.

Tidak hanya itu ? jumlah atau anggota kelompok penerima hingga kini masih simpang siur, termasuk juga jumlah sapinya. Bahkan juga beredar isu dimasyarakat sampai saat ini masih ada kelompok penerima belum menerima bantuan sapi dari pemerintah desa.

Terkait hal ini, Ketua LP-KPK Kabupaten Mukomuko, M. Toha Putra, S.Hi angkat bicara. Selaku lembaga pengawal kebijakan pemerintah dan keadilan, ia bersama timnya akan melakukan investigasi terkait program ketahanan pangan Desa Dusun Baru Pelokan.

‘’Kita akan lakukan investigasi dengan turun langsung kelapangan dan meminta pihak Inspektorat untuk mengaudit. Jika terbukti ada indikasi tindak pidana korupsi nantinya, maka kita akan buat laporan pada pihak penegak hukum,’’ tegas Toha.

Sambung Toha, berdasarkan pengawasan LP-KPK di desa ini dinilai sering mencuat isu miring terkait kinerja pemerintah desanya. Mulai dari isu dugaan pemotongan gaji perangkat desa oleh kadesnya hingga terkait isu kejanggalan program ketahanan pangannya.

‘’Jadi ini wajib kita telusuri untuk membuktikan kebenaran isu yang beredar di masyarakat, karena isu di masyarakat terkadang ada benarnya juga. Ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik,’’ pungkas Toha. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *