BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Stunting atau kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama menyebabkan anak lebih pendek dari seusianya. Menyikapi hal tersebut agar tidak terjadi pada generasi penerus di Desa Tanah Rekah, pemerintah desa setempat memaksimalkan kegiatan Rembuk Stunting untuk memastikan langkah penanganan stunting secara komprenshif. Sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka stunting, Pemerintah Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko menggelar kegiatan Rembuk Stunting dengan tema ‘’Wujudkan Generasi Bebas Stunting’’ di kantor desa, Rabu (17/7/2024).
Penjabat (Pj) Kades Tanah Rekah, Ainlapatili dalam sambutannya mengemukakan bahwa permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau pemerintah desa saja. Namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusi maupun personal. Dengan dilaksanakannya rembuk stunting ini, kata Kades, bentuk upaya pemerintah desa dalam pencegahan stunting di tingkat desa. Terlebih lagi stunting ini program nasional yang sudah menjadi skala prioritas oleh pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah desa.

Untuk itu, dirinya mengajak Penyuluh KB, Kader Posyandu, PKK, Pendamping desa dan kader kesehatan lainnya sebagai ujung tombak untuk membahas kebijakan atau langkah pencegahan stunting untuk tahun 2025 mendatang. Karena kebijakan yang diambil dalam rembuk ini nantinya menjadi salah satu program desa yang akan dibahas dalam RKPDes untuk kemudian ditetapkan sebagai program desa.
‘’Semoga dengan Rembuk Stunting yang kita laksanakan ini dapat menekankan angka stunting di desa ini kedepannya, meskipun sampai saat ini belum ada kasus stunting. Untuk mewujudkan itu semua tentu diharapkan kerjasama yang baik dari Kader Posyandu, PKK, Bidan Desa maupun Penyuluh KB sebagai ujung tombak dalam pencegahan stunting,’’ ujar Kades.
Dalam rembuk stunting yang digelar ini, berbagai usulan dan keluhan yang disampaikan para Kader Posyandu maupun PKK. Mulai dari sarana dan prasarana hingga anggaran dalam melakukan upaya pencegahan stunting. Untuk angka stunting ini sendiri, berdasarkan data dari kader posyandu maupun penyuluh KB sejauh ini belum ada anak di Desa Tanah Rekah yang terkena stunting maupun indikasi stunting.

Disamping itu, Kades juga berharap pada orang tua di desa ini juga dapat memperhatikan gizi dan pertumbuhan anaknya. Menurutnya peran orang tua juga penting dalam upaya pencegahan stunting. Karena orang tusa lebih dekat dan lebih mengetahui secara langsung pertumbuhan anaknya.
‘’Alhamdulillah, sampai saat ini angka stunting di desa kita masih nihil. Ini yang harus kita pertahankan jangan sampai generasi penerus di desa ini ada yang terindikasi stunting. Kita dari pemerintah desa berupaya maksimal dalam pencegahan ini, mulai dari sosialisasi, pelayanan kesehatan, hingga memberikan makanan tambahan pada balita, ibu hamil, ibu menyusui hingga para lanjut usia tetap kita perhatikan,’’ ungkap Kades.
Sementara Camat Kota Mukomuko, Yulia, SE diwakili Sekcam, Khairul Hidayat, S.STP menyampaikan apresiasi pada pemerintah desa yang telah melaksanakan Rembuk Stunting. Mengingat pentingnya penanganan stunting ini, Sekcam mengatakan ada dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat desa ini.
Pertama, komitmen dalam bekerjasama dan bermitra untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting. Kedua, peran keluarga yang sangat penting dalam mencegah stunting setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil dan seterusnya.

‘’Ibarat pondasi, jika pondasinya tidak kuat sudah dipastikan bangunannya juga tidak kokoh. Begitu juga dalam penanganan stunting ini. Maka itu mari kita menyatukan persepsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Melalui rembuk ini mudah-mudahan terwujudnya generasi bebas stunting di desa ini,’’ singkat Sekcam.
Diakhir kegiatan Rembuk Stunting dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting. Penandatanganan komitmen diawali dari Sekretaris Camat, Kades, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh KB, Pendamping Desa, Kader Posyandu, PKK dan seluruh perangkat desa. (api/adv)