BENUA ANTARIKSA NEWS. COM– Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Zamhari, menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) secara menyeluruh untuk memastikan program pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Ia menilai persoalan data tidak akurat masih menjadi keluhan utama masyarakat setiap kali penyaluran bantuan dilakukan. Menurut Zamhari, DPRD menerima berbagai laporan dari desa yang menyebutkan adanya warga kurang mampu yang belum terdata.
Sementara beberapa penerima lama dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Kondisi ini, katanya, harus segera dibenahi agar efektivitas program bansos tidak terganggu.
“Bansos itu tujuannya membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Makanya, data harus diperbarui secara rutin. Kita tidak ingin ada warga miskin yang tidak masuk daftar hanya karena pendataan yang kurang teliti,” tegas Zamhari.
Ia meminta dinas terkait melakukan verifikasi lapangan dengan lebih ketat dan melibatkan pemerintah desa, RT, tokoh masyarakat, serta pendamping sosial agar proses penentuan penerima lebih akurat dan transparan.
Menurutnya, keterlibatan banyak pihak dapat meminimalkan potensi kesalahan data.“Pendataan itu harus terbuka. Libatkan perangkat desa, karena mereka yang paling tahu kondisi warganya.
Dengan cara itu, hasilnya akan lebih tepat dibanding hanya mengandalkan data lama,” ujarnya.Zamhari juga menyoroti pentingnya memperbarui data sebelum masa penyaluran bantuan berikutnya dimulai.
Ia mengatakan bahwa proses validasi sering dilakukan terlalu mepet sehingga menyulitkan petugas, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya penyaluran atau munculnya komplain warga.
“Kita minta proses validasi dilakukan lebih awal, jangan menunggu detik-detik terakhir. Kalau data bersih sejak awal, penyaluran akan lebih lancar dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa bansos bukan hanya soal bantuan uang atau sembako, tetapi juga harus disertai dengan pengawasan agar penerima memanfaatkan bantuan secara tepat.
Menurutnya, program pemerintah akan lebih efektif jika ada evaluasi berkala terhadap capaian dan kondisi sosial ekonomi penerima.
“Pemerintah perlu memastikan bantuan itu berdampak. Tidak hanya diberikan, tapi juga dievaluasi. Apakah benar membantu? Apakah penerimanya masih memenuhi syarat? Ini harus diperiksa secara rutin,” katanya.
Ketua DPRD itu menegaskan pihaknya siap mendukung proses pembenahan data melalui pengawasan dan dukungan anggaran jika diperlukan.
Ia berharap perbaikan sistem pendataan bansos dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar bansos tepat sasaran, adil, dan transparan. Kalau datanya benar, maka masyarakat yang membutuhkan pasti akan merasakan manfaatnya,” tutupnya. (dip/adv)