BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Cukup santer informasi yang berkembang soal ada dugaan rendahnya kualitas kerja proyek fisik tahun 2022 di Kabupaten Mukomuko. Menariknya, dugaan rendahnya kualitas kerja proyek diduga dilakukan oleh beberapa oknum kontraktor yang berkoar-koar merasa paling berjasa sebagai tim sukses (Timses) pemenangan kepala daerah. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Ketua DPC- LPKPK Kabupaten Mukomuko, M. Toha Putra, SH. Ia berharap pihak lembaga aparat penegak hukum (APH) segera melakukan lidik terhadap dugaan tersebut. Ia khawatir, jika tidak ada sok terapi, maka penggunaan APBD 2023 nantinya para oknum yang berlabel Timses, semakin merajalela dan bekerja semaunya saja.
“Kendati memang sebagai tim sukses pemenangan, tidak boleh dong mengerjakan proyek secara asalan. Malah sebaliknya, Timses yang mendapat pekerjaan proyek harus memberi contoh yang baik. Ini malah menjadi buah bibir di tengah masyarakat, soal rendahnya kualitas proyek. APH harus turun gunung dalam hal ini. Karena kami akan segera menyurati APH,” tegas M. Toha.
Masih menurut M. Toha, pihak dinas yang penanggung jawab kegiatan, juga sering mengeluh atas ulah oknum kontraktor yang berlabel Timses ini. Pasalnya, karena merasa sebagai Timses yang berjasa, oknum tersebut berani intervensi pihak dinas. Bahkan ada yang sudah menyelesaikan pekerjaan, tidak lagi memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dinas. Toha mengimbau, kepala dinas yang didatangi oleh oknum kontraktor berlabel Timses jangan pernah merasa takut. Jika ada yang berani intervensi, dimintanya untuk segera membuat pengaduan kepada pihak APH.
“Kalau perlu Kadis atau Kabid yang diintervensi oleh kontraktor berlabel Timses, langsung koordinasi dengan bupati. Jika bupati membenarkan sikap Timsesnya semaunya saja, maka bupati akan berhadapan dengan kami. Kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan ketimpangan ini. Silahkan Timses jadi kontraktor, tapi harus profesional dan menjaga kualitas kerja,” imbuh M. Toha.
Lebih jauh M. Toha menyarankan, supaya dinas yang sudah berpengalaman untuk memasukkan kontraktor nakal dalam daftar buku hitam. Apalagi adanya oknum kontraktor yang terbukti tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan alias mangkrak.
“Kita lihat saja dalam waktu dekat apa yang akan terjadi. Karena kami akan segera turun ke lapangan untuk mengumpul data proyek yang berkualitas rendah. Bagi yang masih ada waktu pemeliharaan atas proyek itu nanti, maka kami akan menyurati untuk diperbaiki kembali. Jika ada yang tidak bisa ditoleransi, maka kami akan membuat laporan resmi ke pihak APH,” demikian M. Toha. (Red)
