BENUA ANTARIKSA NEWS.COM – Selama ini untuk pembangunan di wilayah, masyarakat masih fokus mengusulkan pembangunan melalui pemerintah daerah. Sehingga usulan yang disampaikan masyarakat lambat terakomodir dan bahkan tidak terakomodir sama sekali karena keterbatasan anggaran daerah. Padahal masyarakat bisa mengajukan usulan prioritas pembangunan yang belum terakomodir di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ke anggota DPRD.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE, kepada awak media Benua Antariksa News.com, Senin (7/8/2023). Bahwa usulan prioritas pembangunan bisa terakomodir melalui anggota DPRD. Karena setiap anggota DPRD di tiap daerah pemilihan (dapil) memiliki pokok-pokok pikiran atau pokir yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang belum terserap oleh pemerintah.
‘’Seperti yang kita ketahui, bahwa anggaran dari pemerintah memang tidak bisa untuk mengakomodir seluruh usulan yang diajukan oleh masyarakat. Maka dari itu mana usulan pembangunan yang di prioritaskan oleh masyarakat yang belum terakomodir itu bisa terakomodir dengan mengusulkan pada Anggota DPRD di wilayah masing – masing,’’ terang Ali Saftaini.
Lebih lanjut Ali menyampaikan, perlu diketahui setiap anggota dewan memiliki dana pokir mencapai ratusan juta bahkan hingga miliaran. Dana pokir itulah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengusulkan pembangunan di masing – masing wilayahnya. Proses pengajuannya melalui pemerintah desa dalam hal ini Kades dengan ditembuskan ke kecamatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, seperti membuat proposal berisi program yang di tentukan.
Apalagi untuk di daerah pemilihan satu (Dapil I) hamper setiap kecamatan memiliki perwakilan rakyat atau anggota dewan. Bahkan satu kecamatan ada dua hingga tiga orang anggota dewan, baik itu DPRD Kabupaten maupun provinsi.
‘’Masyarakat dengan diwakili pemerintah desa bisa koordinasi dan komunikasi dengan anggota dewan di wilayahnya masing – masing untuk bisa mengakomodir kegiatan yang belum di tingkat desa. Sehingga aspirasi masyarakat desa bisa terakomodir seperti yang diharapkan,’’ pungkas politisi dari Fraksi Golkar. (Red/Adv)
