BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Belum selesai rangkaian HUT Ke-20 tahun Kabupaten Mukomuko, sudah menyisakan masalah. Tak tanggung-tanggung, panitia HUT Kabupaten Mukomuko tahun ini dipastikan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). Ini ditegaskan oleh Ketua KRM Kabupaten Mukomuko, Junaidi, S.Ap.
Apa Pasalnya? Ternyata panitia penyelenggara HUT ke-20 Kabupaten Mukomuko dinilai kurang profesional. Bahkan juga dinilai amburadul serta terkesan banyak kegiatan yang tidak sukses. Ini juga bisa dilihat dari sikap panitia yang tidak mengundang insan pers dalam acara pembukaan HUT tadi malam.
“Dari bentuk hadian yang disediakan oleh panitia pada setiap perlombaan, sangat sederhana. Dengan dana 1,8 Miliar kegiatan HUT dilaksanakan dengan sangat sederhana. Hadiah yang diberikan pada pemenang lomba, sangat jauh dari ekspektasi. Dikemanakan saja anggaran itu? Tidak ada toleransi dalam hal ini. Kami pasti akan lapor panitia HUT kepada APH,” tegas Junaidi dengan nada tinggi.
Dalam hal ini, Junaidi juga mengaku sudah mendapat laporan tentang berbagai ketimpangan dalam kegiatan HUT. Disebutnya, adanya kejadian tim sepak bola batal bertanding dengan alasan tidak tersedianya anggaran. Lembaga ini juga berjanji akan memantau setiap kegiatan yang terkait dengan rangkaian HUT ke 20 Kabupaten Mukomuko.
“Kalau penilaian saya sementara, jelas HUT Kabupaten Mukomuko tahun ini tidak bertujuan untuk masyarakat. Malah sebaliknya, terkesan memberi peluang bagi pihak tertentu untuk mendapat keuntungan secara materi,” imbuh Junaidi.
Tidak hanya sebatas itu, Junaidi yang akrab disapa Jun Sporta ini juga melirik adanya dugaan pengalihan pos anggaran. Diberinya contoh, anggaran yg pos nya untuk perlombaan masyarakat, malah dialihkan dan dihabiskan hanya untuk konsumsi. Padahal konsumsi dibatasinya tamu undangan yang hadir.
“Nanti dalam laporan kami akan dibuat per kegiatan lengkap dengan anggarannya. Harusnya perayaan HUT harus dirasakan kemeriahannya oleh masyarakat. Bukan malah jadi ladang bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan,” sesal Junaidi.
Lebih jauh Junaidi menerangkan, pihaknya juga mencium adanya aroma ketidak transparansi penggunaan anggaran antar bidang kepanitiaan. Hal ini dinilainya akan menjadi bom waktu yang berdampak memalukan daerah. Salah satu contoh, kurangnya komunikasi antar panitia inti dengan panitia pelaksana lapangan. Sehingga saat terjadi persoalan dalam pelaksanaan, antara panitia saling menyalahkan.
“Contoh kecil saja, tidak adanya undangan untuk insan pers di acara pembukaan. Ketika dikonfirmasi, yang terjadi antar panitia saling menyalahkan. Inilah bentuk tidak berpedoman dengan mekanisme. Bisa saja kedepannya nanti akan ada kejadian besar yang sifatnya membuat malu daerah ini,” pungkas Junadi. (Red)
