Rekrut CPNS Harus Sesuai Skala Prioritas
BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Rencana Pemkab Mukomuko akan merekrut sekitar 500 orang CPNS plus PPPK menarik perhatian Direktur Eksekutif Lembaga Koalisi Proletariat Independent (LemKoPi-Nusantara), Arianto Amiruddin Putra. Ia menyarankan Pemkab harus membuat skala prioritas. Maksudnya, kuota CPNS yang diajukan, harus sesuai dengan kebutuhan tenaga yang sangat dibutuhkan oleh daerah.
“Jangan sampai kuota yang diajukan hanya sekedar untuk aksi penyelamatan orang-orang tertentu saja untuk bisa jadi PNS. Pemkab harus punya statistik akan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk kepentingan pelayanan publik,” tegas Arianto.
Lebih jauh Arianto mengatakan, kuota yang diajukan oleh Pemkab Mukomuko masih tergolong sedikit. Ia yakin, daerah lain akan berlomba melobi jatah kuota CPNS ke pusat hingga ribuan. Kalaupun kesanggupan APBD hanya untuk 500 CPNS, maka dimintanya harus selektif dan mengedepan SDM tenaga teknis.
“Saya beri contoh, di RSUD mukomuko itu ada beberapa alat pemeriksaan kesehatan yang canggih. Tapi informasinya tidak bisa digunakan dengan alasan belum ada SDM yang bisa mengendalikan alat teresebut. Nah dalam rekrutmen CPNS tahun ini tenaga yang sangat urgen begitu yang harus diutamakan,” imbuh Arianto.
Masih menurut Arianto, diharapkannya CPNS dan PPK yang direkrut nantinya penugasannya harus menyebar. Berkaca dari pengalaman masa lalu, ia menilai penempatan CPNS selalu numpuk dalam Kota Mukomuko. Kalaupun ada yang ditugaskan ke wilayah kecamatan, itupun dinilai terkesan karena kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja.
“Andai budaya lama tidak diubah, maka daerah ini akan selalu seperti kekurangan pegawai. Jika ditertibkan penempatan pegawai, saya yakin daerah ini sudah bisa berlari kencang dalam pelayanan publik,” sambung Arianto.
Arianto juga menyorot penumpukan tenaga pendidikan. Disebutnya, ada guru yang numpuk di satu sekolah saja. Akibatnya sekolah lain selalu mengalami kekurangan guru sesuai dengan bidang study yang dibutuhkan. Juga ditegaskannya, Pemkab Mukomuko mulai sekarang menutup kran bagi PNS yang mau pindah ke daerah lain.
“Bayangkan, mereka jadi PNS dengan mengambil kuota CPNS Mukomuko. Setelah jadi PNS, malah mereka dengan mudah mengajukan pindah ke daerah lain. Jelas hal seperti itu merugikan daerah. Begitupun, PNS atau tenaga teknis yang melanjut pendidikan dengan dibiayai oleh APBD Mukomuko, tidak dibenarkan pindah ke daerah lain,” pungkas Arianto. (Red)
